KEPUTUSAN EKONOMI DALAM DUNIA YANG SEDANG BERPERANG TANPA SENJATA


 


Keputusan mempertahankan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan lintas rezim—dari SBY, Jokowi, hingga Prabowo—bukanlah keputusan politik domestik, melainkan keputusan geopolitik. Ia tidak lahir dari kompromi partai, elektabilitas, atau kepentingan jangka pendek dalam negeri, melainkan dari kebutuhan Indonesia untuk tetap terbaca, dipercaya, dan diterima dalam arsitektur ekonomi global. Sri Mulyani adalah figur yang “dipahami” oleh IMF dan World Bank; dan dalam dunia yang semakin saling mencurigai, orang yang saling mengenal jauh lebih mudah diajak bekerja sama daripada sekadar orang pintar yang tidak dikenal.

Sejak 2017, dunia sesungguhnya telah memasuki fase economic at war—perang ekonomi yang perlahan namun pasti mengarah pada konflik terbuka. Dimulai dari perang dagang Amerika–Tiongkok, sejarah selalu menunjukkan pola yang sama: perang tarif berubah menjadi perang ekonomi, lalu berujung pada konflik militer. Dunia yang sebelumnya unipolar, dengan Amerika sebagai satu-satunya poros kekuatan, berubah menjadi bipolar bahkan multipolar. Ego nasionalisme bangkit, semua negara sibuk menyelamatkan diri sendiri, dan globalisasi yang dulu diagungkan kini ditarik remnya secara paksa.

Dalam situasi seperti ini, ekonomi tidak bisa dikelola dengan paradigma “masa damai”. Dunia yang tegang membutuhkan kebijakan yang adaptif, cepat, dan berani. Masalahnya, Indonesia selama bertahun-tahun terlalu lama bermain di wilayah fiskal ketat (tight money), sementara dunia sudah bergerak ke arah stimulus agresif. Akibatnya, respons kita tertinggal sekitar tujuh tahun dari perubahan global.

Masuknya stimulus Rp200 triliun bukanlah solusi ideal untuk menjadikan Indonesia kekuatan ekonomi selatan terbesar dunia, tetapi ia adalah obat darurat yang tepat. Seperti darah yang terlalu kental, ekonomi perlu diencerkan agar kembali mengalir. Uang adalah darah ekonomi, dan ketika uang berputar melalui perbankan—bukan sekadar bansos—ia menciptakan efek multiplikasi yang jauh lebih besar. Kredit produktif mendorong produksi, produksi menciptakan lapangan kerja, dan lapangan kerja menggerakkan konsumsi. Nilainya bukan lagi Rp200 triliun, melainkan bisa berlipat lima atau sepuluh kali.

Pertanyaannya bukan “apakah Rp200 triliun cukup?”, melainkan “untuk tujuan apa?” Jika tujuannya sekadar menyelamatkan ekonomi jangka pendek, cukup. Namun jika targetnya menjadikan Indonesia kembali sebagai negara terkuat di belahan selatan—seperti era 1960–1970-an—angka idealnya adalah Rp2.000 triliun agar menciptakan nilai ekonomi Rp20.000 triliun. Kekuatan Indonesia bukan untuk menyaingi Amerika atau Tiongkok dalam teknologi, tetapi mengoptimalkan keunggulan alaminya: sumber daya alam yang dihilirisasi dan industri manufaktur yang tahan terhadap guncangan geopolitik.

Di titik inilah kritik terhadap peran negara menjadi relevan. Negara seharusnya bukan pelaku bisnis, kecuali dalam pengelolaan sumber daya alam strategis. Negara adalah regulator, bukan operator. Ketika negara terlalu jauh masuk ke bisnis, korupsi menjadi risiko yang hampir pasti. BUMN yang tidak terkait langsung dengan SDA idealnya dilepas ke mekanisme pasar, sementara negara fokus menciptakan aturan main yang adil, stabil, dan produktif.

Tantangan terbesar Indonesia ke depan bukan lagi di Kementerian Keuangan, melainkan di Kementerian Ekonomi secara luas: bagaimana melahirkan lebih banyak entrepreneur. Dari seratus orang, sering kali hanya satu yang benar-benar pengusaha sejati. Padahal, merekalah mesin utama pertumbuhan. Karena itu, stimulus harus diarahkan pada mereka yang sudah siap berlari, bukan yang masih belajar berjalan. Sejarah menunjukkan, memanjakan pelaku ekonomi yang sudah matang akan menciptakan efek rambatan (trickle-down) yang lebih cepat dan nyata ke sektor lain.


Kesimpulan

Keputusan mempertahankan Sri Mulyani adalah keputusan geopolitik untuk menjaga kredibilitas Indonesia di tengah dunia yang sedang berperang secara ekonomi. Stimulus Rp200 triliun bukanlah solusi final, tetapi langkah awal yang tepat untuk menghidupkan kembali sirkulasi ekonomi. Namun, jika Indonesia ingin kembali menjadi kekuatan utama di belahan selatan dunia, diperlukan stimulus yang jauh lebih besar, strategi industrialisasi yang serius, dan keberanian politik untuk mengubah peran negara dari pelaku bisnis menjadi regulator sejati. Kunci keberhasilan ke depan bukan sekadar uang, melainkan nyali, arah yang jelas, dan keberanian mengambil risiko di saat dunia sedang takut melangkah.

Postingan populer dari blog ini

56 - SAAT WAKTU ITU TIBA… RENNY PULANG KE PANGKUAN ALLAH

BADAI ITU MEMANG DATANG TANPA PERMISI - 18 DESEMBER 2024.

BANGKIT LAGI, SEKALIPUN PELAN