BALI TAK PERLU KAYA RAYA, MENGATUR PONDASI FINANCIAL YG BENAR, BALI AKAN CUKUP KUAT BERTAHAN



Ada satu kalimat yang sering kita dengar tentang Bali: “Bali itu kaya.”

Tapi kalau kita tanya lebih dalam—kaya yang bagaimana? Kaya kas? Kaya tabungan? Atau cuma kaya rame?

Faktanya, Bali tidak pernah benar-benar duduk santai di atas tumpukan uang APBD. Yang Bali punya sejak dulu bukan lemari besi penuh uang, melainkan arus uang yang deras. Uang datang, berputar, lalu… pergi lagi. Seperti tamu hotel: check-in cepat, check-out lebih cepat.

Wisatawan datang membawa rupiah, dolar, yen, euro. Mereka tidur di hotel, makan di restoran, naik transportasi, belanja oleh-oleh. Uangnya mengalir: hotel → restoran → sopir → pekerja → UMKM. Masalahnya, aliran ini sering bocor. Diam-diam keluar pulau lewat impor pangan, energi, OTA asing, dan sistem yang tak kita sadari sudah lama kita biarkan.

Padahal, di situlah sebenarnya kekuatan finansial Bali yang sesungguhnya. Bukan pada kas pemerintah, tapi pada cash flow—perputaran uang yang terus hidup. Seperti darah dalam tubuh: bukan disimpan di satu tempat, tapi harus mengalir agar tubuh tetap bernyawa.

Bali Sebenarnya Sudah Punya “Pembeli Pasti”

Coba kita jujur sebentar.
Siapa konsumen pangan terbesar di Bali?
Jawabannya bukan rumah tangga desa, tapi sektor pariwisata.

Hotel, restoran, vila—makan tiap hari, tiga kali sehari, sepanjang tahun.
Siapa pengguna listrik terbesar?
Masih sama: hotel, resort, gedung besar.

Bahkan sampah yang bikin kita pusing tiap hari—itu pun mayoritas lahir dari aktivitas pariwisata. Ironisnya, kita sering melihat ini semua sebagai beban. Padahal, di balik “beban” itu tersembunyi pasar pasti.

Bali sebenarnya tidak kekurangan pembeli. Yang kurang adalah arsitektur kebijakan finansial untuk menghubungkan pembeli dengan petani, energi dengan desa, sampah dengan masa depan.

Dari “Bantuan” ke “Kepastian”

Selama ini petani sering diposisikan sebagai pihak yang perlu dikasihani. Subsidi, hibah, bantuan. Padahal yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi kepastian.

Bayangkan skema sederhana tapi bermartabat:
Hotel dan restoran menandatangani kontrak serap hasil panen.
Petani menanam dengan tenang karena tahu hasilnya pasti dibeli.
Bank tersenyum karena risikonya rendah.
Uang swasta pun masuk, tanpa harus menunggu APBD.

Petani jadi bankable.
Pangan bukan lagi urusan “kasihan”, tapi bisnis yang sehat.

Lalu desa adat? Jangan cuma diposisikan sebagai penjaga upacara. Desa adat bisa mengelola lumbung pangan sebagai aset strategis. Saat krisis, lumbung itu menahan harga. Saat stabil, pangan dijual bertahap. Bahkan bisa dijaminkan untuk pembiayaan desa.

Di titik ini, pangan berhenti menjadi beban. Ia naik kelas menjadi instrumen keuangan lokal.

Energi: Dari Biaya ke Investasi

Hal yang sama terjadi di sektor energi.
Kita sering bilang: “PLTS mahal.”
Padahal yang mahal itu bukan panelnya, tapi ketakutan kita untuk berubah.

Hotel dan gedung besar adalah konsumen listrik terbesar. PLTS atap, leasing panel surya, PPA, kredit hijau—semua itu bukan mimpi. Itu logika bisnis. Penghematan jangka menengah yang nyata.

APBD tak perlu menanggung semuanya. Cukup jadi regulator, penjamin, pembuka jalan. Sisanya biarkan skema bisnis bekerja.

Dan soal sampah—ini bagian yang paling sering bikin kita mengelus dada. Sampah hari ini adalah biaya, konflik, dan isu politik. Tapi dengan Waste-to-Energy, logikanya berbalik:
Sampah jadi listrik.
Listrik jadi pendapatan.
Pendapatan bisa menopang desa.

APBD yang tadinya reaktif berubah menjadi produktif. Dari pemadam kebakaran jadi arsitek masa depan.

Luka yang Harus Diakui

Namun, kita juga harus jujur. Bali punya titik rawan: ketergantungan tunggal pada pariwisata. Saat pandemi, kita sudah merasakannya. Saat geopolitik dunia memanas, risikonya terulang.

Masalahnya, banyak orang baru bicara ketahanan saat krisis datang. Padahal, kemandirian pangan dan energi justru harus dibangun saat pariwisata masih kuat, bukan saat semua sudah panik.

Ada juga kebocoran uang yang terus kita anggap biasa: impor pangan, impor energi, platform asing. Ini bukan sekadar isu ekonomi. Ini soal kedaulatan finansial.

Mengunci Uang agar Tetap Tinggal di Rumah

Solusinya bukan revolusi besar yang bikin takut. Cukup tiga kunci yang realistis.

Pertama, tourism levy berbasis ketahanan. Jelas tujuannya, transparan proyeknya, terasa manfaatnya.
Kedua, green financing lokal, dengan BPD Bali sebagai mesin penggerak—untuk petani, energi surya, UMKM.
Ketiga, desa adat sebagai holding sosial—pemilik aset pangan, pengelola energi komunal, dan benteng krisis.

Bukan hanya simbol budaya, tapi kekuatan ekonomi nyata.

Bali Tidak Perlu Pamer

Apakah Bali punya kekuatan finansial untuk mandiri pangan dan energi?
Jawabannya tegas: ya.

Masalahnya bukan kekurangan uang, tapi salah arah, terlalu pendek melihat masa depan, dan belum mengunci perputaran uang agar tetap di Bali.

Bali tidak perlu jadi pulau super kaya yang gemerlap di brosur.
Bali cukup menjadi pulau yang tahan banting, tidak runtuh saat dunia goyah.

Karena pada akhirnya, ketahanan nasional tidak selalu lahir dari gedung tinggi atau angka besar. Kadang ia tumbuh diam-diam—dari sawah, dari atap rumah yang dipasangi panel surya, dari desa adat yang berdiri tenang.

Bali tidak perlu kaya raya.
Cukup kuat untuk bertahan—dan itu jauh lebih mulia.

Postingan populer dari blog ini

56 - SAAT WAKTU ITU TIBA… RENNY PULANG KE PANGKUAN ALLAH

BADAI ITU MEMANG DATANG TANPA PERMISI - 18 DESEMBER 2024.

BANGKIT LAGI, SEKALIPUN PELAN